Author: Admin 18

  • Kenaikan PPN jadi 12% di Tangan Prabowo-Gibran

    Kenaikan PPN jadi 12% di Tangan Prabowo-Gibran

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan sepenuhnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 ke pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan awak media terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen. “Pertanyaan mengenai PPN Saya sudah sampaikan, sekali lagi saya […]

  • Setoran Negara Turun pada Mei 2024, Pajak, PNBP & Cukai Biang Keroknya

    Setoran Negara Turun pada Mei 2024, Pajak, PNBP & Cukai Biang Keroknya

    Realisasi pendapatan negara turun 7,1% hingga Mei 2024, dari bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.209 triliun menjadi hanya Rp 1.123,5 triliun. Dipicu oleh anjloknya seluruh komponen pendapatan negara. “Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan, yaitu growth nya negatif 7,1%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di […]

  • Daftar NPWP Online Lewat HP Gratis Pakai Cara Ini, Simak Syarat dan Tipsnya

    Daftar NPWP Online Lewat HP Gratis Pakai Cara Ini, Simak Syarat dan Tipsnya

    Daftar NPWP online lewat HP, gratis! Ini merupakan cara modern untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung. Proses ini memungkinkan setiap individu untuk mendaftar secara praktis melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Menggunakan perangkat seluler, Anda dapat melakukan proses ini di mana pun dan kapan pun sesuai kebutuhan […]

  • Sepekan Jelang Agenda Besar di Kantor Pajak, NIK jadi NPWP Hingga CTAS

    Sepekan Jelang Agenda Besar di Kantor Pajak, NIK jadi NPWP Hingga CTAS

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024. Kebijakan NIK menjadi NPWP dan CATS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak […]

  • Catat! Hal-Hal Ini yang Dicek oleh DJP Saat Berikan Approval e-Faktur

    Catat! Hal-Hal Ini yang Dicek oleh DJP Saat Berikan Approval e-Faktur

    E-faktur yang telah mendapat persetujuan dari Ditjen Pajak (DJP) merupakan faktur pajak yang sah proses penerbitannya. Faktur pajak elektronik tersebut harus diunggah dan disetujui oleh DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.  Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2022, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak. Pada beleid […]

WhatsApp WA only