Author: Admin 18
-
DKI Atur Bagian NJOP yang Jadi Dasar Penghitungan PBB, Hunian Cuma 40%
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan bagian dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan (PBB). Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) 17/2024, ditetapkan hanya sebesar 40% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP yang digunakan untuk penghitungan PBB atas objek PBB berupa hunian. “Hunian adalah bangunan yang tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya […]
-
WP OP Beromzet kurang dari Rp500 Juta, Perlukah Pemotong Bikin Bupot?
Pemotong pajak yang menggunakan jasa dari wajib pajak UMKM—meskipun memiliki surat pernyataan bahwa omzetnya di bawah Rp500 juta—tetap harus membuat bukti potong melalui e-bupot unifikasi. Contact Center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi dengan orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta tetap harus dibuatkan bukti […]
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak Lewat Pengawasan Wajib Pajak High Wealth Individual
Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP group ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” tulis […]
-
Badan Penerimaan Negara, Bukan Hanya Soal Pisah dari Kemenkeu
Institusi baru ini sudah secara gamblang diungkap presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejak masa kampanye pemilu 2024 sebagai salah satu janji politik. Pendirian BPN merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang disandingkan dengan upaya peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23%. Artinya, BPN sudah diusung […]
-
Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku mulia 1 Juli 2024. Masyarakat yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, diimbau untuk segera melakukan […]
WA only