Author: Admin 18
-
Jokowi: Potensi Ekonomi Digital RI Bisa Tembus Rp11.000 T
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai ribuan triliun di tahun 2030. Namun ada syarat yang harus dipenuhi supaya bisa nilai ekonomi digital RI berlipat ganda. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta PPSA XXIV dan Alumni PPRA LXV 2023 Lemhanas, di Istana Kepresidenan, Rabu (4/10/2023). Dalam pidatonya Jokowi […]
-
Berapa Biaya Pajak Mobil Telat 3 Tahun? Begini Perhitungannya
Mungkin masih banyak masyarakat yang kebingungan berapa biaya pajak mobil yang telat 3 tahun? Karena membayar pajak kendaraan seperti motor atau mobil pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemilik kendaraan. Sebab jika sampai lupa untuk membayarkannya maka pemilik kendaraan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Apalagi jika ditemui pajak mobil yang telat […]
-
Mengenal STTR, Senjata Baru Sri Mulyani untuk Tarik Pajak Global
Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan “senjata baru” untuk menggenjot penerimaan negara lantaran Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global. Instrumen multilateral tersebut akan melindungi hak negara-negara berkembang yang memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum atas berbagai transaksi intra-grup lintas […]
-
Sri Mulyani Sebut APBN dan APBD Enggak Sinkron, Apa Penyebabnya?
Perencanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah disebut sering tidak selaras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Salah satunya adalah menggunakan anggaran pembangunan daerah (APBD). “Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal,” ujar Sri dalam Selasa (3/10/2023). Oleh sebab itu […]
-
Dorong Pemerataan, Sri Mulyani Transfer Pemda Rp857 T di 2024
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjadi alat untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). “Yaitu suatu kesatuan pendanaan yang dialokasikan dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal Pusat dan Daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar […]