Author: Admin 18
-
Gak Usah Khawatir NPWP Kamu Hilang atau Rusak, Bisa Cetak Sendiri Kok!
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua […]
-
APINDO: Cuma Industri Batu Bara yang Siap Terapkan Pajak Karbon
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melihat bahwa beberapa industri belum siap terkait kebijakan dari pajak karbon. Pajak karbon sendiri diketahui belum akan diresmikan, meskipun saat ini pemerintah telah meluncurkan bursa karbon di bursa efek Indonesia (BEI). Ketua APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa sampai dengan saat ini baru industri batu bara saja yang siap untuk menjalankan pajak […]
-
Bursa Karbon Resmi Dibuka, Pemerintah Siapkan Regulasi Pajak Karbon
Pemerintah masih akan menyelesaikan beragam regulasi guna mendukung penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setidaknya terdapat 3 regulasi yang perlu diselesaikan yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tentang Penyelenggara Nationally Determined Contribution (NDC), Permen LHK tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pajak […]
-
DJP: Tenggat Waktu Laporan PPS 30 September 2023, Sisa 2 Hari Lagi!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan tenggat waktu pelaksanaan komitmen investasi dan pelaporan realisasi investasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan berakhir pada 30 September 2023. “Wajib Pajak yang mengikuti PPS yang berakhir pada Juni 2022, wajib merealisasikan komitmen investasi dan menempatkan investasi paling lambat 30 September 2023,” tulis DJP dalam Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip, Kamis (28/9/2023). […]
-
DJBC Sebut Cash Flow Perusahaan Rokok Bisa Longgar dengan Aturan Ini
Relaksasi penundaan pembayaran cukai hingga 90 hari bertujuan untuk melonggarkan cash flow perusahaan rokok. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (28/9/2023). Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Muhammad Aflah Farobi mengatakan pemberian relaksasi pembayaran cukai menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memberi keringanan pada para pelaku […]
WA only