Author: Admin 18
-

Waduh! 831 Perusahaan di Australia Tidak Bayar Pajak Selama 2021-2022
Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) mencatat ada 831 wajib pajak badan tidak membayar pajak penghasilan pada tahun pajak 2021-2022. Wakil Komisaris ATO Rebecca Saint mengatakan data perusahaan yang tidak membayar pajak penghasilan (PPh) badan tersebut bukan berarti mereka sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Menurutnya, perusahaan bisa tidak membayar PPh karena memang mengalami kerugian pada tahun […]
-

Cek Status Pengajuan Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak? Bisa di Sini
Pengecekan status proses pengajuan izin kuasa hukum (IKH) dapat dilakukan secara mandiri. Pengecekan status pengajuan IKH dilakukan melalui situs web Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. Contoh status yang akan ditampilkan adalah verifikasi lengkap dan proses penerbitan KEP IKH atau terdapat kekurangan dokumen. “Per tanggal 7 November 2023 para pemohon izin kuasa hukum (IKH) Pengadilan Pajak […]
-

Anies dan Prabowo Akan Bentuk Badan Penerimaan Negara jika Jadi Presiden, Analis Beberkan Tantangannya
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan tantangan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pembentukan lembaga itu merupakan salah satu misi dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Tantangan terbesar tentu masalah politicall will,” ujar Ronny saat dihubungi pada […]
-

Ditjen Pajak Kantongi Rp15,68 Triliun Pajak Digital dari Google Cs
Pemerintah mencatat telah mengumpulkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp15,68 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada […]
-

Hal-Hal yang Menyebabkan NIK Tak Bisa Padan dengan NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan nomor induk kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid ketika melakukan pemadanan NIK-NPWP di DJP Online. Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Barat Dony Purnomo Sidik mengatakan mayoritas wajib pajak berhasil melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Namun, terdapat segelintir wajib pajak yang NIK-nya tidak dapat dipadankan karena perbedaan nama. […]
WA only