Author: Admin 18
-

Tidak Hanya Orang Pribadi, NPWP Perusahaan Juga Divalidasi DJP
Validasi dilakukan tidak hanya terhadap NPWP orang pribadi, tetapi juga NPWP perusahaan (badan). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/11/2023). Otoritas menyatakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan NPWP badan dilakukan validasi kepada Ditjen Pajak (DJP). Terlebih, saat implementasi penuh penggunaan NPWP 16 digit, NPWP perusahaan turut […]
-

Jaga Daya Saing Investasi, Filipina Siapkan Revisi UU Insentif Pajak
Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno menyatakan dukungannya terhadap usulan revisi UU Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE). Diokno mengatakan UU CREATE membutuhkan beberapa perubahan demi memperkuat posisi Filipina sebagai tujuan investasi. Melalui revisi ini, pemerintah akan mengatur pemberian insentif pajak yang lebih menarik untuk investor. “Usulan revisi […]
-

Ingatkan Tenggat Waktu PPh Final UMKM, DJP Bakal Kirim Email Blast
Ditjen Pajak (DJP) akan mengingatkan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar pada 2018 dan tahun-tahun pajak sebelumnya terkait dengan masa berlaku penggunaan tarif PPh final 0,5%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan KPP sudah mulai bergerak untuk mengingatkan wajib pajak orang pribadi UMKM bahwa PPh final hanya bisa dimanfaatkan maksimal selama […]
-

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan. Core tax system yang akan diluncurkan Kemenkeu pada Juli 2024, menggunakan skema prepopulated dimana informasi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) akan diisi secara otomatis. Para […]
-

Bangun Coretax, Indonesia Diklaim Lebih Cepat Ketimbang Negara Lain
Kementerian Keuangan mengeklaim proses pembangunan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS) di Indonesia tergolong cepat dibandingkan dengan negara lain. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk membangun CTAS. Rencananya, coretax administration system akan meluncur pada Juli 2024. “Kalau kita bandingkan dengan […]
WA only