Author: Admin 18
-

Koordinasi dengan Kemenkeu, Pemprov DKI akan Pungut Pajak Ojol dan Toko Online
Pemerintah DKI Jakarta meminta pemerintah pusat agar membuat regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko online. Pemerintah daerah yakin, pendapatan dari aplikasi online tersebut membawa dampak positif bagi pendapatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengundang operator jasa dan juga menghubungi Dirjen Pajak Kementeran […]
-

Pengajuan Masa Manfaat Harta Berwujud yang Tak Dimuat di PMK 72/2023
Wajib pajak harus melakukan penyusutan dengan masa manfaat dalam kelompok 3 atau selama 16 tahun jika harta berwujud bukan bangunan milik wajib pajak tidak tercantum dalam Lampiran PMK 72/2023. Dalam hal tidak bersedia menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3, wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan kepada dirjen pajak untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok […]
-

Pajak Ojol Mulai Dibahas, DKI Gandeng Operator dan Kemenkeu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng operator jasa dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembahasan regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko daring (online shop). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan, pemerintah daerah yakin pendapatan dari aplikasi online tersebut dapat membawa dampak positif bagi […]
-

DKI Jakarta Belum Punya Perda Pajak Baru, Pembahasan Dikebut
Menjelang akhir 2023, Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diperbarui. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani pun mengatakan pembahasan Raperda PDRD dan 3 raperda […]
-

Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah, Ada Pedoman dari Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan pedoman penyusunan APBD 2024. Pedoman yang dimuat dalam Permendagri 15/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (20/10/2023). Salah satu poin yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Adapun jenis PDRD dalam struktur APBD disesuaikan dengan UU […]
WA only