Author: Admin 18
-

Penerimaan pajak daerah Kudus mencapai Rp124,96 miliar
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah selama Januari hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp124,96 miliar atau 72,44 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp172,51 miliar. “Kami optimistis bisa mencapai target, karena saat ini sudah ada beberapa pos penerimaan yang melampaui target,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan […]
-

Rugikan Negara Rp110 M, Pengusaha Ini Ditangkap Ditjen Pajak!
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menindak kasus faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp110.723.045.700,00. Tersangka melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga melakukan penyerahan aset sitaan dari tersangka senilai miliaran rupiah yang […]
-

Tata Cara Tentukan Nilai Objek PBB dalam rangka Penetapan NJOP
Pemerintah mengatur ketentuan penilaian nilai objek pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui PMK 79/2023. Penilaian nilai objek PBB tersebut dilakukan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PBB dalam konteks PMK 79/2023 mengacu pada PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Minerba, dan sektor lainnya (PBB P5L). Adapun penentuan nilai objek PBB dapat dilakukan dengan […]
-

NPWP Cabang Bakal Dihapus, Info Nomor Identitas Baru Ada di DJP Online
Informasi mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dapat dilihat secara online. Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan NITKU. Simak pula ‘NPWP Cabang Bakal Dihapus, DJP: Gantinya Bukan NPWP 16 Digit’. “NITKU diberikan secara jabatan […]
-

Beneficial Ownership Perusahaan Energi, ESDM Pakai Data NPWP dari DJP
Pemerintah mendorong pemanfaatan dan pencatatan data beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan sektor energi. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan tidak tersedianya informasi beneficial ownership dapat memunculkan masalah bagi perusahaan. Ketiadaan informasi tersebut membuat lawan bisnis tidak mengetahui secara gamblang dengan siapa bisnis dijalankan. “Tersedianya informasi beneficial ownership dapat memudahkan […]
WA only