Author: Admin 18

  • OJK Dorong Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Aset Kripto

    OJK Dorong Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Aset Kripto

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk menurunkan tarif pajak atas transaksi penjualan aset kripto menjadi sebesar 0,1%. Anggota Dewan Komisioner OJK Adi Budiarso mengatakan saat ini transaksi penjualan aset kripto dikenai PPh Pasal 22 final sebesar 0,21%. Tarif dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2025. “Saat ini industri sedang mendorong apakah tarif PPh […]

  • Coretax Berhasil Perluas Basis Pajak Indonesia Hingga Dua Juta

    Coretax Berhasil Perluas Basis Pajak Indonesia Hingga Dua Juta

    Sistem administrasi perpajakan Coretax telah membantu memperluas basis pajak Indonesia sekitar dua juta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Sistem yang diluncurkan pada Januari 2025 itu mengintegrasikan layanan pendaftaran, faktur pajak, pembayaran, hingga pelaporan dalam satu platform. “Coretax telah membantu kami memperluas basis pajak sekitar dua juta,” kata Nurkholisoh dalam sambutannya […]

  • Pemerintah Prioritaskan WP Bayar Utang Pokok Pajak

    Pemerintah Prioritaskan WP Bayar Utang Pokok Pajak

    Pemerintah mengubah skema penyelesaian kewajiban utang pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. melalui beleid tersebut, pembayaran utang pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang sebelum sanksi administratif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, […]

  • Konsumsi Warga Tergerus Pengeluaran Wajib

    Konsumsi Warga Tergerus Pengeluaran Wajib

    Ruang belanja rumah tangga semakin terhimpit. Selain menghadapi kenaikan harga pangan, barang dan jasa, masyarakat juga harus menanggung pengeluaran wajib yang terus meningkat. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026, yang diunggah Senin (5/10), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp […]

  • DJP: Penerapan PPN PMSE dan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan Ganda

    DJP: Penerapan PPN PMSE dan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan Ganda

    Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan PPN oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengaturan mengenai SPP-TDLN dalam PMK 49/2026 dirancang untuk mencegah pemungutan PPN berganda. Beleid tersebut mengatur transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh […]

WhatsApp WA only