Author: Admin 18
-

Target Pajak Kenikmatan Natura, Begini Kata DJP Bali
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Bali sudah mulai melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang pajak kenikmatan Natura yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2023 lalu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan sosialisasi menyasar seluruh perusahaan yang ada di Bali, terutama perusahaan yang berpotensi memberikan fasilitas tambahan di luar gaji ke karyawan dengan jabatan […]
-

Kapan Marketplace Lokal Mulai Jadi Pemungut Pajak?
Rencana penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak bagi setiap transaksi yang terjadi di marketplace, masih belum ada titik terang.. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, kebijakan tersebut masih terus dikaji dan didiskusikan kepada para pihak, termasuk pelaku usaha. Sayangnya, dirinya tidak menyebutkan secara gamblang kapan kebijakan tersebut mulai akan diberlakukan. “Terkait rencana penunjukkan platform e-commerce […]
-

Terapkan Penagihan Pajak Global, Ditjen Pajak Masih Lakukan Verifikasi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bisa meminta bantuan menagih pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra yang terikat perjanjian Internasional dengan pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 yang belum lama dirilis oleh Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi atas permintaan bantuan […]
-

DJP Siap Tindak Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun Temuan BPK
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan siap menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, pihaknya sudah berkonsolidasi guna menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Tetap akan terus kami tindak lanjuti hasil temuan BPK karena […]
-
Awal Tahun Depan Berlaku Penuh, Integrasi NIK-NPWP Wajib Pajak Dikebut
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mempercepat integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sejauh ini pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai […]
WA only