Author: Admin 18
-
Ada Pemutihan, Pemprov Minta WP Selesaikan Tunggakan Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengadakan program pemutihan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Tomy Labo mengatakan program pemutihan diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Dia pun mengimbau masyarakat segera memanfaatkan insentif ini untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor. “Mari seluruh masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk berbondong-bondong membayarkan pajak kendaraan bermotornya,” katanya, […]
-
Komwasjak Prioritaskan Perbaikan Internal di Otoritas Perpajakan
Komite Pengawasan Perpajakan (Komwasjak) tengah mendorong adanya perbaikan internal di lingkungan otoritas perpajakan. Wakil Ketua Komwasjak Zainal Arifin Mochtar mengatakan kasus korupsi di lingkungan otoritas perpajakan sempat menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, Komwasjak memilih untuk berfokus pada isu tersebut. “Kami berkonsentrasi untuk melakukan perbaikan di tubuh internal dahulu. Kami mempelajari apa yang terjadi sebenarnya […]
-
Mobil Listrik CBU Tak Kena Pajak Impor Masih Tunggu Restu Sri Mulyani
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya untuk memberlakukan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU). Menperin ingin pengenaan pajak impor CBU mobil listrik 0 persen bisa segera diterapkan. Namun, masih ada sejumlah formulasi perhitungan yang harus diselesaikan dalam memberikan […]
-
PMK Baru! Pemerintah Atur Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan
Pemerintah menerbitkan PMK 78/2023 yang mengatur mengenai penelitian ulang di bidang kepabeanan. PMK 78/2023 diterbitkan untuk memperkuat peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean. Melalui mekanisme penelitian ulang, arus lalu lintas barang diharapkan dapat lebih lancar. “… dibutuhkan penguatan peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean (post […]
-
Integrasi NIK dengan NPWP Bikin Pengusaha Mudah Urus Pajak
Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku sangat mendukung upaya Pemerintah dalam mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama, mengatakan pemadanan NIK dengan NPWP tersebut dinilai membantu dunia usaha untuk mengurus soal perpajakannya. “Dunia usaha sangat mendukung, sangat mendukung 100 persen implementasi ini menjadi NPWP. […]
WA only