Author: Admin 18

  • Selandia Baru Bakal Kenakan Pajak Digital pada 2025

    Selandia Baru Bakal Kenakan Pajak Digital pada 2025

    Selandia Baru akan memperkenalkan undang-undang pajak layanan digital pada perusahaan multinasional besar mulai 2025. Hal ini dilakukan setelah pembicaraan mengenai penerapan pajak secara global tidak mencapai konsensus di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Lebih dari 140 negara seharusnya mulai menerapkan kesepakatan yang merombak aturan berlaku puluhan tahun. Yakni tentang bagaimana pemerintah mengenakan pajak […]

  • 52 Juta NIK Warga Indonesia Sudah Dapat Digunakan Menjadi NPWP

    52 Juta NIK Warga Indonesia Sudah Dapat Digunakan Menjadi NPWP

    Kementerian Keuangan telah memadankan 52 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digunakan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini.  Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan RI Yon Arsal dalam Seminar bertajuk Sudah Tepatkan Arah Kebijakan Pajak Kita dalam RAPBN 2024, Selasa (29/8/2023).  Ia menyebut, data tersebut mencakup […]

  • Marketplace Lokal Bakal Jadi Pemungut Pajak, Begini Skemanya

    Marketplace Lokal Bakal Jadi Pemungut Pajak, Begini Skemanya

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menunjuk marketplace lokal sebagai pemungut pajak. Wacana ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menyampaikan rencana penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan internal. Namun, pemerintah telah melibatkan sejumlah marketplace terlibat dalam program Bela […]

  • Pengusaha Minta Insentif Pajak, Wali Kota Ini Ogah Berikan

    Pengusaha Minta Insentif Pajak, Wali Kota Ini Ogah Berikan

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengaku belum akan memberikan fasilitas keringanan pajak kepada pelaku usaha perhotelan. Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan pihaknya telah memberikan fasilitas keringanan pajak sebesar 20% pada Maret hingga Mei 2023. Fasilitas dimaksud belum akan diberikan kembali mengingat Pemkot Jayapura perlu memenuhi target penerimaan. “Sampai sekarang juga ada yang minta, […]

  • KLHK: Pajak pencemaran lingkungan perlu uji publik

    KLHK: Pajak pencemaran lingkungan perlu uji publik

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar mengemukakan penerapan pajak pencemaran lingkungan perlu didahului dengan uji publik yang melibatkan peran pemerintah daerah. “Pajak daerah otoritasnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saya minta ke Menteri Dalam Negeri agar Dirjennya berinteraksi dengan daerah untuk uji publik di masyarakat, sebab ada uang yang dikenakan,” kata Siti […]

WhatsApp WA only