Author: Admin 18
-

Tempat Usaha Pindah ke KPP Lain, Wajib Pajak Cabang Harus Hapus NPWP
Wajib pajak cabang yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak (KPP) lain tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Apabila kegiatan usaha pindah ke wilayah kerja KPP lain maka wajib pajak cabang harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP lama dan mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke […]
-

Tagih Tunggakan PBB, Kejaksaan Ini Surati Belasan Ribu Wajib Pajak
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang memberikan bantuan kepada Pemkot Semarang dalam menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB). Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Semarang Sarwanto mengatakan Kejari memberikan bantuan dengan cara mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. “Ada sekitar 18.000 surat tagihan yang akan dikirimkan […]
-

151.029 wajib pajak di Kudus lakukan validasi NIK jadi NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak yang melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga saat ini mencapai 151.029 wajib pajak. “Data sebanyak itu, merupakan data per akhir Agustus 2023. Dengan capaian tersebut maka capaiannya sudah 92,83 persen dari total 162.695 wajib pajak orang […]
-

Shadow Economy Menutup Potensi Pajak
Kegiatan shadow economy masih membayangi upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak. Sebab, shadow economy merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sulit untuk dikenakan pajak. Salah satu yang membuat tingginya aktivitas ekonomi yang tidak bisa terpantau pajak adalah digitalisasi yang semakin maju dan sektor informal yang tinggi. Sektor informal yang tinggi juga terlihat dari jumlah dan […]
-

Bantu MBR Punya Rumah, Kemenkeu Alokasikan Rp 108,5 Triliun dari APBN
Pemerintah terus mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas nasional. Salah satu sasaran dukungan tersebut adalah penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) […]
WA only