Author: Admin 18
-
Polusi Makin Parah, Kapan Pajak Karbon Diberlakukan?
Isu polusi udara di Jakarta dan daerah lain tengah menjadi perhatian utama. Pemerintah mengambil sejumlah langkah cepat yang berfokus pada penurunan emisi. Namun, upaya penerapan pajak karbon baru akan berlaku pada 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Eropa minta 2025,” kata Airlangga, saat ditemui di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Kamis […]
-
Optimalisasi Rasio Pajak: Kerjasama Strategis DJP dan Pemda
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu sama-sama berupaya meningkatkan rasio pajak guna mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju. Mengapa Rasio Pajak Indonesia Perlu Ditingkatkan Suryo menceritakan kebanyakan negara peers memiliki rasio pajak pusat dan daerah sebesar 16%. Namun, rasio pajak Indonesia tercatat masih berada di bawah 12%. Akibat pandemi Covid-19, rasio […]
-
Pemerintah Bidik Pajak Orang Super Kaya pada 2024
Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi wajib pajak high wealth individual (HWI) atau orang super kaya pada tahun depan. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan target pendapatan pajak 2024. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.986,9 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut […]
-
NPWP Cabang Bakal Dihapus, DJP: Gantinya Bukan NPWP 16 Digit
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan NPWP Cabang tidak akan diganti dengan NPWP 16 digit. Seperti diberitakan sebelumnya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). “Sehingga NPWP cabang nantinya dihapus dan diganti oleh NITKU […]
-
Bahlil Sebut Pajak Minimum Global Untungkan Negara Tertentu, Pengamat: Tidak Benar
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadali mengenai pajak minimum global (GMT). “Pertama, tidak benar jika pajak minimum global hanya menguntungkan negara tertentu, sebagai negara berkembang Indonesia juga mendapatkan manfaat dari adanya pajak minimum global,” ujar Fajry pada Tempo, Senin, […]
WA only