Author: Admin 18
-
Raperda Pajak dan Retribusi Provinsi, Gubernur Harus Sampaikan Ini
Pemerintah pusat akan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui DPRD provinsi dan gubernur. Sebelum ditetapkan, rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi tersebut wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan DPRD provinsi dan gubernur. “Rancangan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Batas Rumah Subsidi Bebas PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait dengan harga rumah subsidi yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.010/2023. Berdasarkan beleid anyar tersebut, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta sampai dengan […]
-
Aturan PPN Sri Mulyani Bakal Membebani Ongkos Logistik, Kok Bisa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022, dinilai dapat membebani ongkos logistik. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan berdasarkan beleid itu, pengusaha kena pajak yang memungut pajak keluaran tidak dapat melakukan kredit dengan […]
-
DJP: Tidak Ada Batasan Kuota Penerbitan Faktur Pajak Digunggung
Faktur pajak harus memuat identitas pembeli, salah satunya NPWP atau NIK. Jika tidak memenuhi ketentuan itu maka faktur pajak yang terbit dianggap tidak lengkap. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak PER-03/PJ/2022. Namun, ada kalanya pengusaha kena pajak (PKP) bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau faktur pajak eceran, yakni tanpa NIK atau NPWP. Syaratnya, pembeli memenuhi […]
-
WP Tidak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Layanan Publik Bisa Diblokir
Pemerintah dapat melakukan pemblokiran layanan publik tertentu atas rekomendasi atau permohonan dari dirjen pajak. Ketentuan yang diatur dalam PMK 61/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/6/2023). Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) PMK 61/2023, dalam mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan […]
WA only