Author: Admin 18

Melalui PMK 8/2013, otoritas fiskal telah mengatur ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 2 PMK 8/2013, dirjen pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. “Permohonan […]

Sejak 2018, telah dimulai era keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan yang disebut sebagai Automatic Exchange of Information (AEoI). Era ini membawa transparansi dan pengawasan yang lebih mudah atas kepatuhan perpajakan oleh otoritas. Hal tersebut menjadikan sistem pengendalian internal terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak menjadi makin penting bagi perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, […]

Pemerintah mengungkapkan perdagangan karbon akan sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penggunaan sistem berbasis elektronik diperlukan untuk mempermudah penelusuran terhadap karbon berasal meskipun sudah diperdagangkan berkali-kali. “Tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu […]

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunjuk platform agen perjalanan digital Agoda hingga platform streaming musik Tencent Music menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Selain Agoda Company Pte. Ltd. dan Tencent Music Entertainment Hong Kong, terdapat dua pelaku usaha lainnya yang ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE pada April 2023, yakni perusahaan permainan […]

Pemerintah telah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada April 2022 yang lalu. Namun, masyarakat harus bersiap-siap. Pasalnya, tarif PPN akan dinaikkan lagi secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski begitu, Staf Ahli Menteri […]