Author: Admin 18
-

Kasus Rafael Alun Tak Bikin Kepatuhan Wajib Pajak Turun? Ini Faktanya
Kasus kekayaan tak wajar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, disebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menurun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa kasus yang melingkungi otoritas pajak tersebut tidak serta-merta membuat wajib pajak enggan melaporkan SPT Tahunan. […]
-

Lapor Pajak Tidak Benar, Penyidik Sita Rumah dan Mobil Bos Logam
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III menyita rumah dan mobil milik wajib pajak inisial BMS selaku pengutus PT IPK. BMS diduga merugikan pendapatan negara senilai Rp 4,89 miliar. Proses penyitaan ini dilakukan pada 4 April lali di Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor. Melalui PT IPK […]
-

Kemenkeu Buka Opsi Tambah Sektor Usaha yang Dapat Tax Holiday di IKN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang adanya perluasan cakupan bidang usaha yang dapat memperoleh insentif pembebasan pajak berupa tax holiday di Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan cakupan bidang usaha yang dapat memperoleh tax holiday di IKN dapat diperluas berdasarkan usulan dari kepala otorita IKN. “Kami akan sangat […]
-

Realisasi pajak kendaraan bermotor Kepri capai Rp593 miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan realisasi pajak kendaraan bermotor pada triwulan I 2023 mencapai 45 persen atau Rp593 miliar dari total target pada 2023 sebesar Rp1,5 triliun. “Untuk pajak daerah, masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor. Sementara sektor retribusi, kita tak bisa melakukan apa-apa,” kata Kepala Bapenda Kepri Dicky Wijaya di Tanjungpinang, […]
-

Hilirisasi Industri Nikel: Ini Dukungan Fiskal, Termasuk Pajak
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pemerintah mengungkapkan berbagai dukungan kebijakan fiskal untuk hilirisasi industri nikel. Dari sisi fiskal, berbagai kebijakan dapat diterapkan untuk industri hilir nikel di Indonesia. Berdasarkan pada best practice di negara lain, diperlukan insentif untuk mempromosikan produksi produk baja target dan meningkatkan ekspor sambil mendukung peningkatan […]
WA only