Author: Admin 18

  • Benarkah Bayi Baru Lahir yang Punya NIK Otomatis Jadi Wajib Pajak?

    Benarkah Bayi Baru Lahir yang Punya NIK Otomatis Jadi Wajib Pajak?

    Pemerintah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembayaran dan pelaporan pajak. Seiring dengan kebijakan tersebut, banyak masyarakat bertanya-tanya soal bayi baru lahir yang sudah memiliki NIK apakah harus dikenakan pajak atau tidak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor memastikan bayi baru lahir yang memiliki NIK […]

  • Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

    Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

    Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya sesegera mungkin. Wajib pajak diingatkan untuk menghindari periode mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, yakni 31 Maret 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pelaporan SPT Tahunan lebih awal perlu dilakukan guna menghindari kendala jaringan akibat tingginya traffic pada DJP […]

  • Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

    Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul menetapkan vonis bersalah terhadap terdakwa korporasi pengemplang pajak dengan inisial PT PJM di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perusahaan itu dikenai sanksi denda sebesar Rp 93,56 miliar. Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dibagikan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (9/2/2023). Dalam putusan dengan nomor perkara […]

  • DJPK Sebut Direktorat Pajak Daerah Terbentuk Paling Lambat 1 Juli 2023

    DJPK Sebut Direktorat Pajak Daerah Terbentuk Paling Lambat 1 Juli 2023

    Pembentukan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) ditargetkan dapat terealisasi paling lambat pada 1 Juli 2023. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembentukan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut merupakan bagian dari penajaman fungsi dan penyederhanaan birokrasi melalui delayering. “Kami ada penajaman sesuai dengan amanat UU HKPD. Kami juga akan […]

  • Kemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Didenda Rp 93 Miliar

    Kemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Didenda Rp 93 Miliar

    Sebuah perusahaan di Bantul didenda sebesar Rp 93 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Denda tersebut dijatuhkan usai majelis hakim PN Bantul menetapkan vonis bersalah terhadap terdakwa korporasi pengemplang pajak dengan inisial PT PJM di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu diputuskan melalui nomor perkara 241/Pid.Sus/2022/PN Btl. Mengutip detikFinance, terdakwa korporasi PT PJM terbukti […]

WhatsApp WA only