Author: Admin 18
-
Revisi Aturan DHE SDA Masih Digodok, Ini Bocorannya
Pemerintah masih menggodok pembaruan atau merevisi aturan mengenai devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 1/2019. Desain revisi PP 1/2019 bertujuan agar posisi DHE dapat memberikan penguatan yang signifikan bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengungkapkan beberapa poin yang bakal diatur, diantaranya besaran nilai rekening […]
-
Publik Minta Gaji dan Tunjangan Pejabat Kemenkeu Dievaluasi, Staf Sri Mulyani: Kewenangan di Presiden
Dalam sepekan ini muncul dua kasus pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlihat bergaya hidup mewah. Pertama adalah rafael alun trisambodo yang merupakan pejabat Pajak di Jakarta Selatan dan kedua Eko Darmanto yang merupakan pejabat Bea dan Cukai Yogyakarta. Dampak dari kasus tersebut, publik pun menyoroti mengenai gaji dan tunjangan kinerja yang diberikan pemerintah kepada pegawai di Direktorat Jenderal […]
-
Setoran Pajak Digital Capai Rp 11,03 Triliun hingga Akhir Februari 2023
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital memetik buah manis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sampai dengan 28 Februari 2023, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 11,03 triliun ke kas negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, jumlah […]
-
Bersiap, Pengadilan Pajak Mulai Pakai e-Tax Court pada Mei 2023
Sekretariat Pengadilan Pajak akan menggunakan aplikasi e-tax court pada Mei 2023. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (3/3/2023). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pada saat ini, aplikasi e-tax court sedang diuji. Adapun pengujian (testing) dilakukan terkait dengan keandalan atau user acceptance test (UAT). “Mei [2023] langsung dipakai, […]
-
Ekonom: Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Membuat Anggaran Bertambah dan Diselewengkan
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menilai perintah penundaan Pemilu 2024 berpotensi dapat menambah biaya tambahan. Pasalnya, anggaran yang sudah ditetapkan perlu dianggarkan kembali tahun depan. “Anggaran yang sudah direncanakan untuk tahun ini sebagian sudah ada digunakan dan tentunya akan perlu dianggarkan ulang di tahun berikutnya,” ujar Andri kepada Tempo, […]
WA only