Author: Admin 18
-
Pak Jokowi, Masa RI Kalah ‘Ramah’ Ketimbang Malaysia Cs
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan terkait persoalan bagi hasil minyak dan gas bumi (split) di Indonesia dan juga negara-negara tetangga termasuk Malaysia. Hal ini tentunya membuat RI kurang ‘ramah’ dengan investor migas asing. Buktinya, tercatat Fiscal term atau kepastian bagi hasil migas di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan […]
-
Perpres Baru Terbit! Pemerintah Perinci Target Penerimaan Pajak 2023
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 130/2022 mengenai perincian APBN 2023, termasuk di dalamnya target penerimaan pajak. Perpres 130/2022 memuat perincian target penerimaan pajak senilai Rp1.718 triliun pada 2023 atau naik 16% dari target Rp1.484,96 triliun. Penerimaan terbesar akan disumbang dari pajak penghasilan (PPh), diikuti PPN atau PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak […]
-
Kerek Investasi, ESDM Usul Pembebasan Pajak untuk Kontraktor Hulu Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong usulan pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk diadopsi dalam muatan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pembebasan PPN […]
-
Pakai Tarif Final sejak 2018, UMKM CV Wajib Angsur PPh 25 Mulai 2023
Wajib pajak badan UMKM berbentuk CV yang menggunakan skema PPh final UMKM sejak tahun pajak 2018 sudah memiliki kewajiban untuk mengangsur PPh Pasal 25 mulai tahun depan. Apabila wajib pajak UMKM berbentuk CV memanfaatkan skema PPh final sejak 2018, CV tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum sejak 2022. Namun, pada tahun ini, CV […]
-
Aturan Baru Jokowi, Pelaku Pidana Pajak Akan Diumumkan ke Media
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang berisi ketentuan pelaku pidana pajak akan diumumkan ke media. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Dalam beleid yang diteken 12 Desember 2022 lalu, ketentuan soal pengumuman pelaku pidana pajak ke media itu diatur dalam Pasal 61 angka 5 […]
WA only