Author: Admin 18
-
Natura Bisa Dibiayakan, DJP Akan Hati-Hati Tentukan Definisi Biaya 3M
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemerintah akan memerinci ketentuan terkait dengan biaya natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan definisi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan atas natura dan kenikmatan yang diberikan akan diatur secara hati-hati sehingga pengenaan pajak […]
-
Pemerintah Ingin Ada Tarif Efektif PPh Pasal 21, Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan RPP Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang memuat ketentuan mengenai penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemberlakuan tarif efektif diusulkan untuk mempermudah penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemotong pajak. Selama ini, penghitungan dalam skema pemotongan PPh Pasal 21 […]
-
PMK Pajak Natura Masih Disusun, Pemotongan Mulai Kapan? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) memperkirakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja baru berjalan pada semester II/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/1/1023). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan detail ketentuan pajak atas natura akan dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang sedang disusun. Pemerintah juga […]
-
Dirjen Pajak Ajak Wajib Pajak Update Data dan Informasi Secara Digital
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengajak wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi melalui DJP Online. Pemutakhiran data dan informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Terlebih, pemadanan NIK sebagai NPWP masih terus berlangsung. “Karena aksesibilitasnya sekarang sudah digital, para wajib pajak dapat melakukan […]
-
Program Pemutihan Pajak Kembali Diadakan, Pemprov: Sedang Disiapkan
Pemprov Riau berencana mengadakan program pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Syahrial Abdi mengatakan keringanan tersebut bakal diberikan untuk mempermudah para pemilik kendaraan dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. “Untuk pemberlakuannya sedang dipersiapkan, insyaallah dalam waktu dekat ini segera diumumkan waktunya,” […]
WA only