Author: Admin 18
-
Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan
DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA) menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan skema kerja sama antara Ditjen Pajak dan penyelenggara marketplace guna meningkatkan kepatuhan UMKM. Researcher DDTC FRA Lenida Ayumi mengatakan marketplace dapat ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh UMKM. Hanya saja, kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap. Tahapan implementasi perlu dituangkan dalam […]
-
Pemerintah akan Berikan Insentif Pajak untuk Industri Tekstil dan Garmen
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pemberian insentif pajak bagi industri padat karya di tahun depan, termasuk didalamnya industri garmen dan tekstil. Berdasarkan sumber KONTAN, insentif pajak yang dimaksud adalah pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). “Bisa berupa pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN),” ujar sumber Kontan.co.id yang enggan disebutkan namanya, Kamis (10/11). Untuk diketahui, […]
-
Realisasi Pajak Kota Jambi Ditargetkan Capai Rp355 Miliar Tahun 2023
Pada tahun 2023 pajak di Kota Jambi ditargetkan capai Rp355 miliar. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Nela Ervina mengatakan target tersebut naik dari tahun 2022 Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah masyarakat Kota Jambi membayarkan pajaknya. “Dan juga kita sedang gencar-gencarnya melakukan pemutahiran-pemutahiran dari semua jenis […]
-
Pemda Bakal Bisa Minta Data OP dan Badan yang Beromzet ke Pihak Ini
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) telah memuat ketentuan permintaan data untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sesuai dengan Pasal 117 RPP KUPDRD, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Permintaan data dan/atau informasi ini untuk optimalisasi pemungutan […]
-
WP Daerah Beromzet Rp4,8 M Bakal Wajib Pembukuan, Begini Rancangannya
Melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD), pemerintah berencana menetapkan threshold omzet wajib pajak di daerah yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Merujuk pada Pasal 68 ayat (1) RPP KUPDRD, wajib pajak daerah baru diwajibkan melaksanakan pembukuan bila memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar. “Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan […]
WA only