Author: Admin 18
-
Main Padel di Jakarta Resmi Kena Pajak 10%. Ini Aturan Terbarunya!
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan olahraga padel sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hiburan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, lapangan padel termasuk dalam kategori […]
-
Soal Peningkatan Kepatuhan Pajak, Begini Saran Arthur Laffer
Ekonom asal Amerika Serikat Arthur Laffer turut memberikan masukan kepada pemerintah mengenai upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Laffer mengatakan salah satu strategi meningkatkan kepatuhan adalah merumuskan kebijakan pajak yang berpihak kepada wajib pajak, yakni penerapan tarif pajak rendah dan penggunaan tarif flat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keadilan melalui perluasan basis pajak. “Jika Anda memiliki […]
-
Petugas Pajak Asistensi Pembuatan NPWP untuk Anak di Bawah Umur
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan asistensi kepada seorang anak yang mengajukan permohonan pembuatan NPWP pada 23 Mei 2025. Anak bernama Eko tersebut mengaku membutuhkan NPWP guna memenuhi persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Saya mau urus IMB, tapi katanya harus ada NPWP. Jadi saya datang ke […]
-
Sri Mulyani Tolak Pajak Flat: Orang Kaya dan Buruh UMR Tak Bisa Dipajaki Sama!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sistem pajak Indonesia tidak bisa disamakan dengan sistem pajak flat seperti yang disarankan oleh ekonom Amerika Serikat (AS) Arthur B.Laffer. Menurutnya, prinsip keadilan dan distribusi sosial menjadi alasan utama mengapa Indonesia menerapkan tarif pajak progresif. “Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR bayar pajaknya sama, […]
-
Setoran PPN DN Anjlok pada Mei 2025, Kemenkeu Pastikan Bukan Karena Ekonomi Melemah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) mengalami penurunan pada Mei 2025. Tercatat, penerimaan PPN DN pada Mei 2025 hanya terkumpul Rp 51,2 triliun atau turun 7,2% jika dibandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai Rp 54,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa penurunan ini hanya disebabkan oleh pergeseran […]
WA only