Author: Admin 18
-

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam mengusulkan pemerintah untuk memberikan potongan pajak yang besar pada BBM sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara signifikan. Kadin menyebut harga BBM di Vietnam terasa mahal karena dikenakan berbagai jenis pajak. Selain pajak pertambahan nilai (PPN), BBM juga dikenakan pajak konsumsi khusus. “Kami menginginkan pajak konsumsi khusus dihapuskan sama sekali […]
-

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan faktur pajak yang terlambat dibuat, baik yang PPN-nya dibayarkan maupun dibebaskan, tetap dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. DJP menjelaskan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP tidak memisahkan faktur pajak yang dibayar PPN-nya atau yang mendapat fasilitas. Artinya, apabila terlambat maka tetap dikenakan […]
-

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) terkait dengan waktu pembuatan faktur pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. DJP menjelaskan faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) atau pada saat penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau […]
-

Tidak Investasikan Dividen, Wajib Pajak Harus Setor PPh Final Sendiri
Ditjen Pajak (DJP) menyebut PPh final sebesar 10% atas penghasilan dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi harus disetorkan secara mandiri. Apabila tidak berencana menginvestasikan dividen yang diterima agar dikecualikan dari objek PPh maka wajib pajak harus membayar sendiri PPh final yang terutang atas dividen. “[Pembayar dividen] itu sudah tidak memotong pajaknya. Kalau ini tidak […]
-

Sri Mulyani Nilai Inggris Krisis Karena Kebijakan Ekonomi Negara Itu Sendiri
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia masih kuat dalam menghadapi gejolak global. Namun pemerintah tetap mewaspadai kondisi global yang dapat menjadi sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk krisis yang terjadi di Inggris. Sri Mulyani menjelaskan, krisis ekonomi yang dialami Inggris disebabkan oleh kebijakan fiskal negara itu sendiri. Beberapa hari Menkeu Inggris mengumumkan rencana memangkas pajak dan memberikan insentif investasi bagi […]
WA only