Author: Admin 18
-
Pajak Daerah Terkumpul Rp281,8 Miliar, Disokong 3 Kontributor Utama
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menghimpun penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2025 senilai Rp281,86 miliar. Kabid Pengembangan, Monitoring, Evaluasi Bapenda Banyuasin Hero Andriady mengeklaim kinerja pajak daerah sudah melampaui target dan berasal dari 13 jenis pajak. Menurutnya, capaian positif ini turut didorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. “Capaian ini merupakan hasil […]
-
Kredit Properti Diprediksi Bangkit Ditopang Insentif
Pertumbuhan kredit properti pada tahun 2025 mengalami tekanan disertai kenaikan NPL Jakarta. Kredit properti tahun 2026 diperkirakan akan bangkit setelah mengalami kelesuan tahun lalu. Pemulihannya akan didorong oleh insentif fiskal pemerintah serta percepatan program tiga juta rumah. Tahun lalu, pertumbuhan kredit properti lesu disertai kenaikan risiko kredit. Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia mencatat kredit properti […]
-
Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
Terbongkarnya kembali praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bukan hanya persoalan hukum semata. Kasus ini dikhawatirkan membawa dampak serius terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kasus penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas kekhawatiran publik bahwa sistem perpajakan masih rentan disalahgunakan oleh oknum yang […]
-
Exchanger Harus Laporkan Aset Kripto Milik WP Dalam Negeri ke DJP
Penyedia jasa aset kripto (PJAK) pelapor crypto asset reporting framework (CARF) tak hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi oleh pengguna aset kripto orang pribadi dan entitas yang merupakan subjek pajak yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CARF. Merujuk pada Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108/2025, PJAK pelapor CARF juga harus menyampaikan penggunaan aset kripto oleh orang pribadi atau […]
-
Sah! Bos Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meneken aturan baru yang memperluas cakupan pelaporan informasi keuangan di sektor ekonomi digital. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 yang diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. PMK ini mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pengelola uang elektronik atau […]
WA only