Author: Admin 18
-

Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Yayasan Konsumen Tekstil: Beban Pajak Konsumen Akhir Jadi 21,6 Persen
Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi mengkritik rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ia mengungkapkan, kenaikan pajak ini sepenuhnya akan dibebankan kepada konsumen akhir. Ardiman mengatakan, ketika PPN dikenakan 11 persen, pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir sebenarnya mencapai 19,8 persen. Pasalnya, dalam rantai nilai tekstil yang panjang, setiap […]
-

Prabowo Kembali ke Tanah Air, Ada Harapan PPN 12% Batal
Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia usai lawatannya ke enam negara, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris dan Uni Emirat Arab (UEA). Prabowo tiba di Tanah Air, pagi hari, Minggu (24/11/2024). Dia disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sepanjang lawatannya, publik dalam negeri ramai menyoroti perihal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) […]
-

Pemerintah Mau Ampuni Pajak Orang Kaya, Simak Daftar Orang Terkaya RI!
Pemerintah tengah mewacanakan pengampunan pajak atau tax amnesty, yang pada dasarnya mengincar para konglomerat yang memiliki tunggakan besar. Lalu, siapa saja orang-orang kaya yang kemungkinan bisa mendapatkan tax amnesty? Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires, sejumlah nama konglomerat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Saat ini, posisi orang terkaya di Indonesia di peringkat pertama […]
-

PPN Naik Tahun Depan, DJP Ungkap Empat Insentif dari Pemerintah untuk Jaga Daya Beli
Pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, memaparkan pemerintah sudah menyiapkan insentif untuk mengantisipasi penurunan daya beli akibat kenaikan PPN tersebut. Dwi menjelaskan penerapan PPN 12 persen sudah melalui kajian yang mendalam. “Kenaikan […]
-

Pemkab Hapuskan Sanksi Denda Pajak Daerah Hingga 31 Desember 2024
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menggulirkan program penghapusan sanksi denda pajak daerah. Relaksasi itu berlaku hingga akhir 2024. Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ingin mengajak masyarakat agar lebih taat pajak. Untuk itu, Pemkab Mojokerto memberikan relaksasi penghapusan sanksi denda untuk mendorong masyarakat membayar pajak. ’’Jadi, ayo […]
WA only