Author: Admin 19

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto belum bisa memastikan perkembangan pembahasan insentif pajak untuk produk investasi exchange-traded fund (ETF) emas yang sebelumnya sempat disinggung pemerintah. Bimo mengatakan, dirinya masih perlu mengecek perkembangan kebijakan tersebut, termasuk mengenai kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan pajak untuk ETF emas. “ETF emas ya? Saya belum bisa jawab. Nanti saya […]

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Kementerian Keuangan memanfaatkan UU Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, perkebunan, ekspor-impor, dan industri manufaktur. Andi menilai integrasi data lintas kementerian dan lembaga dapat membantu Ditjen Pajak (DJP) mengidentifikasi wajib pajak besar yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, […]

Ditjen Pajak (DJP) memproyeksikan jumlah sanksi administratif pajak yang bisa mendapatkan penghapusan atau pengurangan mencapai Rp14,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan potensi sanksi tersebut berasal dari sejumlah tahapan proses bisnis DJP, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak, hingga pemanfaatan basis data baru. “Potensi total dari pengawasan itu pokok utangnya Rp12 triliun, dan sanksinya […]