Author: Admin 19
-
DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pembaruan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyasar optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Digital ID. Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengutip Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, merupakan KTP-el yang digunakan untuk […]
-
Apkasindo dan Ditjen Pajak Riau Gelar Sosialisasi Pajak untuk Petani Sawit
Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Riau bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar workshop sosialisasi perpajakan bagi petani sawit. Kegiatan bertajuk “Kiat Sukses Pengelolaan Perpajakan pada Perkebunan Sawit Rakyat” ini berlangsung di Bagan Batu, Selasa (29/07/2025). Sekretaris Jenderal DPP Apaksindo Rino […]
-
Penerimaan Pajak Digenjot lewat Integrasi Digital ID dan NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggenjot optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan data wajib pajak. Salah satu langkah strategisnya adalah memperbarui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi ke dalam Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital. “Dari sisi perpajakan, Digital ID ini akan sangat […]
-
PPh Kripto Dinaikkan Jadi 0,21%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 final dari 0,1% untuk aset kripto legal menjadi 0,21%. Ia menjelaskan, kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 itu untuk mengompensasi penghilangan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap aset […]
-
Kripto Kena Tarif PPh Lebih Tinggi, Dirjen Pajak Ungkap Alasannya
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan transaksi aset kripto kini tidak lagi dikenakan PPN. Namun, PPh Pasal 22 final tetap dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam PMK 50/2025. Bimo menjelaskan aset kripto tidak lagi kena PPN karena dikategorikan sebagai aset keuangan digital dan memenuhi karakteristik sebagai surat berharga. Pengenaan tarif PPh Pasal 22 […]
WA only