Author: Admin 19
-
Lapor SPT Tahunan Harus Pakai Coretax, Begini Caranya!
Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang. Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax. Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa Coretax sudah siap digunakan sebagai kanal utama pelaporan pajak tahun depan. “Tahun depan […]
-
Ini Kewajiban Perusahaan yang Manfaatkan PPh 21 DTP untuk Karyawannya
Pemerintah telah memperluas pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk para pekerja di sektor industri pariwisata, dari semula hanya pekerja padat karya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025, insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku selama 3 bulan bagi pekerja di sektor pariwisata, yakni pada masa pajak Oktober hingga Desember 2025. “Jangka waktu pemberian […]
-
LJK Wajib Sampaikan Laporan EOI, Petugas Pajak Edukasi Koperasi Daerah
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja menggelar edukasi tata cara pendaftaran dan pelaporan exchange of information (EOI) bagi pengurus koperasi berbagai kecamatan di Kabupaten Buleleng. Kasie Pelayanan KPP Pratama Singaraja Farhan Rohmani menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memperkuat pemahaman wajib pajak dan lembaga keuangan di daerah untuk mendukung transparansi data keuangan […]
-
Optimalkan Penerimaan Negara, Kemenkeu Siapkan Sistem “Single Profile” Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan sistem single profile wajib pajak sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029, yang memuat sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Salah satu langkah strategisnya adalah integrasi […]
-
Hasil Audit BPK: CRM DJP Belum Optimal Dukung Penagihan Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Ditjen Pajak (DJP) belum menerapkan compliance risk management (CRM) secara optimal. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/11/2025). Salah satu faktor penting dalam implementasi CRM ialah pemanfaatan data-data untuk memprediksi dan mengukur ability to pay dari wajib pajak yang dilakukan penagihan. “Peta kepatuhan CRM […]
WA only