Author: Admin 19
-

Heboh Masalah Amplop Kondangan Dikenai Pajak, Apa Kata DJP Kemenkeu?
Lini masa media sosial diramaikan dengan isu yang menyebut pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan atau hajatan. Kabar ini bermula dari pernyataan anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, saat rapat dengar pendapat bersama Danantara dan Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan memungut pajak […]
-

Penerimaan Pajak di Wilayah DJP Kepri Tahun Ini Baru Tercapai 26,98%
Masa tenggang pemberlakukan tarif Trump pada semester I/2025 mendorong peningkatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Karena peningkatan tersebut, sektor pajak perdagangan internasional hingga Mei 2025 mengalami pertumbuhan 147,4% (yoy) dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepri Imanul Hakim mengatakan sektor perpajakan hingga Mei 2025 […]
-

Kontribusi PPh Terhadap Penerimaan Pajak Turun, Pemerintah Perlu Lakukan Ini
Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menyoroti tren menurunnya proporsi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam struktur penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data yang dibandingkan dari OECD dan Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut penurunan kontribusi PPh telah berlangsung sejak lama dan mencerminkan masalah struktural dalam sistem perpajakan Indonesia. “Penurunan persentase tersebut mengakibatkan proporsi […]
-

Targetkan Rampung 3 Tahun, Airlangga Minta AS Dukung Aksesi RI ke OECD
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proses aksesi menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bakal rampung dalam 3 tahun atau pada 2028 mendatang. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Airlangga meminta dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS). Selain AS, lanjutnya, dukungan Uni Eropa juga diperlukan guna mempercepat penyelesaian proses aksesi OECD. “Proses aksesi OECD ditargetkan […]
-

DJP Tegaskan Tidak Ada Pajak untuk Amplop Hajatan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun lewat transfer digital. Penegasan ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, merespons kabar yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku […]
WA only