Author: Admin 19

  • Termasuk Coretax, Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses Besok

    Termasuk Coretax, Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses Besok

    Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan adanya pemeliharan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada akhir pekan ini. DJP menyatakan ada downtime atau waktu henti terhadap seluruh layanan elektronik, termasuk coretax administration system, pada Sabtu (21/6/2025) pukul 09.00-23.59 WIB. “Downtime pada Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 09.00-23.59 WIB berdampak pada seluruh layanan elektronik DJP,” bunyi pengumuman DJP di media sosial, Jumat […]

  • Masih Disusun, PMK Baru Kuasa Hukum Pajak Tak Bakal Berlaku Seketika

    Masih Disusun, PMK Baru Kuasa Hukum Pajak Tak Bakal Berlaku Seketika

    Sekretariat Pengadilan Pajak menyatakan regulasi baru mengenai kuasa hukum di Pengadilan Pajak tidak akan langsung berlaku saat regulasi ditetapkan. Sekretaris Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak Roni Ziyardi Yasmi mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) baru terkait dengan kuasa hukum di Pengadilan Pajak baru akan berlaku sekitar setahun setelah PMK tersebut ditetapkan. “Kemungkinan tidak langsung berlaku. Ada tanggal […]

  • Edukasi WP, Petugas Pajak Jelaskan Fungsi Buku Besar di Coretax DJP

    Edukasi WP, Petugas Pajak Jelaskan Fungsi Buku Besar di Coretax DJP

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan edukasi pajak secara daring pada 7 Mei 2025. Dalam edukasi ini, kantor pajak mengulas buku besar Coretax DJP. Dalam kegiatan yang disiarkan melalui media sosial tersebut, kantor pajak menghadirkan 2 penyuluh pajak, yaitu Medi Kurniawan dan Candra Tri Ananto. Salah satu materi yang disampaikan ialah tentang […]

  • Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya

    Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya

    Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menetapkan wajib pajak non-aktif secara jabatan. Ketentuan tersebut turut tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) PER-7/PJ/2025, kepala KPP dapat menetapkan wajib pajak non-aktif berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam pasal 34 ayat (2). “Selain […]

  • Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

    Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

    Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) perlu diikuti transformasi sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan selama ini Pengadilan Pajak menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Menurutnya, ke depan, diperlukan satu tingkatan pengadilan di atas Pengadilan […]

WhatsApp WA only