Author: Admin 19
-
Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemda Siapkan Aturan Mainnya
Pemkab Majalengka bakal menghapus tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak di daerahnya. Bupati Majalengka Eman Suherman meyakini kebijakan tersebut akan meringankan beban warga Majalengka, khususnya masyarakat miskin yang selama ini kesulitan melunasi tunggakannya. “Terutama masyarakat miskin, itu yang kita prioritaskan. Jangan sampai mereka terbebani tunggakan pajak yang sebenarnya sudah tidak mungkin terbayarkan […]
-
Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru Buat Rakyat Kecil, Tapi Kejar Orang Kaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan ada pemberlakuan pajak baru atau kenaikan tarif pajak di tahun 2026 yang memberatkan masyarakat kecil. Meskipun target pendapatan negara melonjak tajam, pemerintah memilih strategi lain untuk menggenjot penerimaan. “Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan, kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama,” tegas […]
-
Sri Mulyani Pastikan Tarif Pajak Tidak Naik di 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026. Pemerintah akan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan tata kelola. “Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak, padahal pajaknya tetap sama tapi enforcement dan dari sisi […]
-
Skema Bagi Hasil Pajak Karyawan untuk Daerah Mau Diubah, Ini Bocorannya!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan perubahan mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Ke depan direncanakan pembagian hasil PPh 21 ke daerah berdasarkan domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan selama ini pembagian hasil PPh 21 ke daerah masih mengacu pada lokasi pemotong pajak. “Untuk PPh Karyawan atau PPh […]
-
Ketidakadilan Fiskal Picu Gelombang Protes, Perlu Reformasi Pajak?
Besarnya gaji dan tunjangan pejabat negara memicu gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Di media sosial, bahkan muncul seruan “stop bayar pajak”. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai situasi yang terjadi belakangan ini berpotensi mengganggu kepatuhan formal wajib pajak, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar. Dia tidak yakin […]
WA only