Author: Admin 19
-
Khusus Warga Depok, Rumah dengan NJOP di Bawah Rp100 Juta Bebas Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan fasilitas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk objek pajak dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta. Wakil Kota Depok Supian Suri mengatakan pembebasan PBB diberlakukan guna merayakan hari jadi ke-26 Kota Depok. Pembebasan berlaku untuk PBB tahun pajak 2025. “Ada kurang lebih 30.000 objek pajak di […]
-
Puluhan Ribu Kendaraan Nunggak Pajak, Samsat Imbau WP Ikut Pemutihan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Pesawaran mencatat sebanyak 93.976 unit kendaraan dalam kondisi mati pajak dan menunggak pajak selama 5 tahun. Kepala UPTD Samsat Pesawaran Badarudin mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak secara regional masih rendah. Hal ini terlihat dengan tingginya angka kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Pesawaran. “Di Pesawaran, dari total 145.828 unit […]
-
OPINI : Mengejar Penerimaan Pajak di Tengah Stagnasi Ekonomi
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dirinci lewat Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025, menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun. Target ambisius ini tampaknya tidak sejalan dengan realisasi terkini. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 […]
-
Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean
World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara (Asean) lainnya. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia ‘hanya’ sebesar 12,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan Indonesia terhadap […]
-
Indef sarankan pemerintah beri insentif pajak berbasis kinerja
Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyarankan pemerintah untuk merevisi kebijakan insentif pajak agar lebih berbasis kinerja daripada sektor prioritas. Hal itu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah koreksi target dari Dana Moneter Internasional (IMF). “Saya kira salah satu oleh-oleh negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) […]
WA only