Author: Admin 19
-

Tarif PPh Kripto Naik Jadi 0,21%, Fasset Soroti Dampak Negatifnya
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. PMK ini diundangkan pada 28 Juli 2025 dan menetapkan tarif PPh final atas transaksi kripto menjadi 0,21%, naik dari sebelumnya 0,1%–0,2%. Regulasi ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. […]
-

Tokocrypto Targetkan Transaksi Kripto US$12 Miliar pada Semester II-2025
Platform jual beli aset kripto, Tokocrypto membidik pertumbuhan agresif pada paruh kedua tahun ini. Setelah mencatatkan volume transaksi senilai US$ 4 miliar di semester I 2025, perusahaan menargetkan kenaikan hingga tiga kali lipat pada semester II, atau sekitar US$ 12 miliar “Target ini didasarkan pada momentum positif yang telah terbentuk di paruh pertama tahun dan […]
-

Tunggakan PBB Jadi Sorotan BPK, Bupati Minta Data Segera ‘Dirapikan’
Wakil Bupati Lombok Timur Moh. Edwin Hadiwijaya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Inspeksi dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang mencapai Rp55 miliar. Selain itu, persoalan data aset daerah yang belum valid juga menjadi sorotan BPK. “Kami mengecek sistem […]
-

Pemerintah Siapkan Insentif PPh 21 untuk Pegawai Sektor Pariwisata
Pemerintah berencana memperluas cakupan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang saat ini hanya menyasar sektor padat karya. Perluasan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi untuk memperkuat kinerja pada paruh kedua 2025. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi paket stimulus yang akan diluncurkan pada semester […]
-

Insentif Beli Rumah Bebas PPN Diperpanjang Sampai Desember 2025
Pemerintah sedang merumuskan paket-paket insentif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah perpanjangan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif diskon PPN sebesar 100 persen untuk perumahan sudah disetujui bakal diperpanjang. “Jadi sekarang sedang dalam proses untuk perubahan PMK (peraturan menteri keuangan)-nya. Diperpanjang sampai […]
WA only