Author: Admin 19
-

Pastikan Data PKP Valid, Pegawai Pajak Kunjungi Alamat WP
KPP Pratama Denpasar Timur menugaskan Account Representative (AR) untuk melakukan kunjungan guna memverifikasi permohonan wajib pajak yang telah disetujui untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, Objek PBB, serta perincian jenis, dokumen, dan saluran pemenuhan hak dan kewajiban […]
-

Jumlah WP yang Aktivasi Akun Coretax Sudah Tembus 13 Juta
Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun coretax sudah menembus 13,05 juta wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang mengaktivasi akun coretax terus bertambah dan makin mendekati target yang dibidik DJP sekitar 14 juta wajib pajak. “Proses aktivasi akun Coretax DJP, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun mencapai 13,05 juta,” […]
-

Siap Lapor SPT! 13,05 Wajib Pajak Sudah Aktivasi Coretax
Sebanyak 13,05 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax. Aktivasi ini diperlukan bagi wajib pajak karena semua layanan perpajakan akan dilakukan melalui Coretax. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merincikan hingga 3 Februari 2026 sekitar 12,10 juta wajib pajak orang pribadi telah siap untuk melaporkan SPT Tahunannya melalui Coretax. Sementara wajib pajak badan yang […]
-

Khusus Depok! Rumah dengan NJOP Tak Lebih dari Rp200 Juta Bebas PBB
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, memberikan fasilitas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus untuk rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tak lebih dari Rp200 juta. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nuraeni Widayatti mengatakan fasilitas pembebasan PBB ini diberikan mulai tahun pajak 2026. “Pemberian insentif ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk […]
-

Lakukan Pengawasan terhadap Wajib Pajak, AR Harus Punya Surat Tugas
Pengawasan terhadap wajib pajak dilaksanakan oleh account representative (AR) ataupun pegawai Ditjen Pajak (DJP) berdasarkan penugasan yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP), bukan inisiatif AR sendiri. Merujuk pada Pasal 21 ayat (2) PMK 111/2025, penugasan terhadap AR atau pegawai DJP oleh kepala KPP dengan menerbitkan surat perintah pengawasan. “Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat […]
WA only