Author: Admin 19
-
Pemkab Hanya Atur Pajak Parkir, Bukan Tarif Parkir
Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menegaskan pemda tidak bertanggung jawab menentukan tarif parkir kendaraan bermotor, tetapi hanya mengatur soal tarif pajak parkir. Kepala Bapenda Kabupaten Berau Djupiansyah Ganie mengatakan penetapan tarif parkir di suatu lokasi seperti gedung parkir dan bandara merupakan kewenangan pengelola atau perusahaan jasa perparkiran. “Bapenda tidak menetapkan tarif [parkir]. Itu murni kewenangan […]
-
Petugas Pajak Datangi Kantor Imigrasi, Beri Edukasi Cara Pakai Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat memberikan edukasi penggunaan aplikasi Coretax DJP kepada para pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta pada 2 September 2025. Dalam kegiatan edukasi tersebut, KPP Pratama Tangerang Barat menugaskan 2 penyuluh pajak, yaitu Chandra Laksana dan Dheaz Anugrah Bakhtiar. Mereka memaparkan berbagai materi mulai […]
-
Ditjen Pajak: 14 Juta Wajib Pajak Akan Lapor SPT Tahunan di Coretax Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dilakukan melalui Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan bahwa sistem ini menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan mempermudah wajib pajak sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. “Kita berharap menjadi sistem yang terpadu dan mempermudah […]
-
WP Mulai Ancang-Ancang! Lapor SPT Tahunan Full Coretax Tahun Depan
Makin mendekati akhir tahun, wajib pajak mulai perlu bersiap. Pasalnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan via coretax system sepenuhnya mulai 2026. Topik ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (30/9/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli menyampaikan penggunaan coretax system dalam pelaporan […]
-
Keliru Pakai NPPN Jadi Data Konkret, Bisa untuk Basis Pemeriksaan
Wajib pajak yang salah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) berpotensi dilakukan pengawasan atau pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Senin (29/9/2025). Kesalahan dalam menggunakan NPPN kini dikategorikan sebagai data konkret berupa bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib […]
WA only