Author: Admin 19
-
Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%, Beli Rumah Masih Bebas Pajak di 2025
Pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada 2025. Kebijakan ini diambil guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengungkapkan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan PDB nasional. “Di sektor perumahan ini […]
-
Target Penerimaan Pajak 2024 Diperkirakan Tak Tercapai, Sektor Migas Jadi Penentu
Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman memperkirakan, target penerimaan pajak tahun 2024 tidak akan tercapai. Hingga 31 Oktober 2024, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 76,3% atau sekitar Rp 1.517,53 triliun. Dengan sisa waktu hanya dua bulan, Raden menilai sulit bagi pemerintah untuk memenuhi sisa target sebesar 23,7%. “Tahun 2024 ini nampaknya target […]
-
Insentif Pajak dan Kemudahan Perizinan Muluskan Program 3 Juta Rumah
Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo, Pemerintah tengah menyiapkan kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024). Maruarar […]
-
Dirjen Pajak: Coretax System Akan Permudah Pelaporan SPT Wajib Pajak
Sistem pajak canggih Coretax System akan meluncur tahun depan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan implementasi sistem Coretax akan membawa perubahan besar dalam pelaporan pajak di Indonesia. Suryo menyebut, sistem ini akan menyediakan pre-populated SPT, atau formulir pajak yang telah terisi otomatis, untuk mempermudah proses pelaporan. “Jadi memang apabila Coretax sudah diimplementasikan, semua pelaporan dilakukan […]
-
Tanggal Setor PPh Diatur Ulang, Dirjen Pajak Ungkap Alasannya
Dirjen pajak memberikan penjelasan terkait dengan penyeragaman tanggal penyetoran PPh yang berlaku mulai tahun depan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penyeragaman tanggal penyetoran PPh akan mempermudah wajib pajak dan pihak petugas pajak (fiskus). “Esensinya memudahkan bagi wajib pajak untuk mengingat dan mencatatnya, bagi kami juga dalam […]
WA only