Author: Admin 19
-
PMK 81/2024: Dirjen Pajak Menyediakan Akun Wajib Pajak
Sesuai dengan PMK 81/2024, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilakukan secara elektronik. Ada 3 saluran yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, yakni portal wajib pajak; laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP); dan contact center. “Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan […]
-
Realisasi pajak air permukaan Lampung capai Rp7 miliar
Realisasi pajak air permukaan (PAP) di Provinsi Lampung telah mencapai Rp7 miliar hingga periode Oktober 2024. “Pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu. Ia mengatakan pada Oktober 2024 realisasi pajak air permukaan sudah mencapai 90,66 […]
-
Cadangan Devisa RI Meningkat Jadi USD151,2 Miliar Berkat Penerimaan Pajak
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD151,2 miliar pada akhir Oktober 2024. Cadev tersebut meningkat dibandingkan posisi pada akhir September 2024 sebesar USD149,9 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. […]
-
Core Tax Berpotensi Merepotkan Wajib Pajak, Ini Alasannya!
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aturan yang berjumlah 484 pasal dan jumlah halaman mencapai 642 halaman ini diterbitkan sebagai persiapan implementasi Core Tax atau PSIAP pada 2025 mendatang. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman […]
-
Aturan Terbaru, Prabowo Tegaskan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024. Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu. “DJP berada di bawah dan bertanggung jawab […]
WA only