Author: Admin 19
-

BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Kas Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam laporannya, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi […]
-

Ada 9 Jenis Pajak Daerah di Kota Palu, Simak Daftar Lengkapnya
Sejak awal Januari 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu 9/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda itu diterapkan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU HKPD mengubah beragam ketentuan pajak sehingga Pemkot Palu perlu melakukan penyesuaian perda. “Untuk itu, […]
-

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran
Pengusaha kena pajak (PKP) bakal wajib mengunggah perincian data penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/10/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax administration system. “Kalau […]
-

Login Coretax, WP Badan Wajib Pakai Akun Orang Pribadi
Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax Live bertajuk Aplikasi Simulator Coretax, disebutkan bahwa skema itu didasari pada prinsip impersonating dalam sistem […]
-

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN
Pemerintah Swiss berencana meningkatkan tarif umum PPN dari 8,1% menjadi sebesar 8,8% mulai 2026 dalam rangka mendanai peningkatan manfaat pensiun. Tak hanya mengusulkan peningkatan tarif PPN umum, pemerintah juga mengusulkan peningkatan tarif PPN khusus jasa perhotelan dari 3,8% menjadi 4,2% dan peningkatan reduced rate dari 2,6% menjadi 2,8%. “Tanpa ada tambahan dana, total manfaat yang […]
WA only