Author: Admin 19
-
Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik
Anggota DPR I Nyoman Parta meminta presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Nyoman Parta mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memberatkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Menurutnya, kenaikan tarif PPN dapat dijalankan ketika perekonomian telah membaik. “Nanti kalau ekonomi sudah membaik, terus daya beli masyarakat meningkat, […]
-
BPK Temukan Penerimaan Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Kas Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam laporannya, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi […]
-
Sumsel Turunkan Target Penerimaan Pajak Kendaraan pada 2025
Target pendapatan daerah dari instrumen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan mengalami penurunan pada 2025 mendatang. Target PKB yang sebelum dipatok sebesar Rp1,19 triliun, akan merosot menjadi Rp761,4 miliar pada 2025. Sementara untuk BBN-KB ditargetkan sebesar Rp797,8 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp1,08 triliun. […]
-
Coretax DJP: PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran
Ditjen Pajak (DJP) bakal mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengunggah perincian data terkait dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur pajak eceran. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan bahwa kewajiban itu merupakan bagian dari implementasi coretax […]
-
BPK : Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya potensi kekurangan penerimaan pajak senilai Rp 5,82 triliun yang belum disetor ke kas negara. Dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditekmukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan surat pemberitahuan (SPT), pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan Nilai […]
WA only