Author: Admin 19

  • Ini Penyebab Restitusi Pajak Tembus Rp 110,64 Triliun Per April 2024

    Ini Penyebab Restitusi Pajak Tembus Rp 110,64 Triliun Per April 2024

    Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga April 2024. Berdasarkan data yang diterima KONTAN, realisasi restitusi pajak hingga 30 April 2024 mencapai Rp 110,64 triliun atau meningkat 81,67% dari nilai restitusi pajak di periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 60,9 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan […]

  • Insentif Bebas PPN Perumahan Sumbang 0,1% Pertumbuhan Ekonomi RI

    Insentif Bebas PPN Perumahan Sumbang 0,1% Pertumbuhan Ekonomi RI

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan program Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) berhasil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pada 2023 kebijakan ini menyumbang 0,1% kepada Produk Domestik Bruto (PDB). “Di akhir 2023 kemarin sebenarnya sudah dihitung, program ini mulainya kan di kuartal 4 2023 dan sudah memberi dampak […]

  • DJP Target Kumpulkan Tunggakan Rp 12,7 T dari Wajib Pajak Tahun Ini

    DJP Target Kumpulkan Tunggakan Rp 12,7 T dari Wajib Pajak Tahun Ini

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan bisa mengumpulkan Rp 12,7 triliun piutang pajak pada 2024. Kewajiban itu akan ditagihkan kepada sejumlah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan. Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak DJP Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (10/6/2024). “Target […]

  • Subsidi Pajak Properti Berdampak Minim

    Subsidi Pajak Properti Berdampak Minim

    Subsidi pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk industri properti dinilai belum berdampak signifikan terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah diminta mengevaluasi pemberian insentif ini. Insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah sejak November tahun lalu yang dilanjutkan hingga akhir 2024. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh […]

  • Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

    Perluas Basis Pajak, Sri Mulyani Tambah Power KPP Pratama dan Madya

    Pemerintah berkomitmen untuk memperluas basis perpajakan. Salah satu strategi yang sudah disiapkan adalah implementasi pengawasan berbasis kewilayahan dengan memperkuat unit vertikal Ditjen Pajak (DJP). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (10/6/2024). Penguatan basis perpajakan dilakukan, antara lain, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Karenanya, peran unit vertikal, termasuk Kantor Pelayanan Pajak […]

WhatsApp WA only