Author: Admin 19
-

Setelah Dievaluasi, DJP Bisa Batalkan Kesepakatan Harga Transfer (APA)
Kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA) bisa dibatalkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP). Bila hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi wajib pajak menyampaikan informasi yang tidak benar; dan/atau tidak menyampaikan informasi yang diketahui/patut diketahui oleh wajib pajak dan dapat memengaruhi hasil kesepakatan dalam APA, DJP akan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib […]
-

Input NIK di e-Bupot PPh 21 tapi Tidak Terbaca? Ini Kata DJP
Sistem akan mengecek validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan dalam pembuatan bukti potong pada e-bupot PPh Pasal 21. Lantas, bagaimana jika data NIK tidak terbaca atau tidak didapatkan? Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, mengatakan pengguna atau perekam harus memastikan NIK sudah sesuai. Data NIK, sambungnya, menggunakan database dari Dukcapil. “Jika tidak terbaca […]
-

Pelemahan Daya Beli Menggerus Setoran Pajak
Penurutan setoran PPN dalam negeri tak terkompensasi oleh kenaikan pajak karyawan Setoran penerima an pajak menyusut di awal tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi perekonomian domestik melemah Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 senilai Rp 149,25 triliun. Angka ini setara 7,50% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hanya […]
-

Penerimaan Pajak Turun di Awal 2024
Kinerja penerimaan pajak di awal tahun melorot setelah melampaui target dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 sebesar Rp 149,25 triliun. Angka ini setara 7,50% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1.989 triliun. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 8% year-on-year (yoy). Padahal di […]
-

Sri Mulyani Kantongi Rp17,46 Triliun dari Pajak Digital Google hingga Netflix Cs
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membukukan penerimaan negara dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PMSE) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital mencapai Rp17,46 triliun per Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyebutkan nilai tersebut merupakan kumulatif penerimaan sejak pajak digital pertama kali diterapkan pada 2020. Secara perinci, […]
WA only