Author: Admin 19

  • Skema Baru PPh 21 Bisa Bebani Pembayar Pajak

    Skema Baru PPh 21 Bisa Bebani Pembayar Pajak

    Skema terbaru PPh 21 bisa menambah beban terutama setelah menghitung pajak natura Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan […]

  • Ada Insentif PPN DTP, Begini Prospek Pasar Apartemen di 2024

    Ada Insentif PPN DTP, Begini Prospek Pasar Apartemen di 2024

    Guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% diproyeksi akan membangkitkan pasar apartemen 2024. Selama ini, sektor apartemen masih lesu lantaran ketidakseimbangan pasokan unit yang berlebih dan minimnya permintaan konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.120/2023 pemberian insentif PPN DTP 11% berlaku untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga maksimal […]

  • Pajak Hiburan Naik 40%, Sandiaga Uno Janji Tetap Berikan Insentif ke Pelaku Usaha

    Pajak Hiburan Naik 40%, Sandiaga Uno Janji Tetap Berikan Insentif ke Pelaku Usaha

    Akhir-akhir ini, pajak hiburan menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di media sosial. Bahkan, pengacara kondang Hotman Paris juga menyampaikan keluhannya mengenai  tingginya tarif pajak hiburan pada tahun ini. Tarif pajak hiburan yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU KHPD). Merujuk Pasal […]

  • Bebas Potongan PPh Final, Wajib Pajak OP UMKM Wajib Serahkan Surat Pernyataan

    Bebas Potongan PPh Final, Wajib Pajak OP UMKM Wajib Serahkan Surat Pernyataan

    Wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta harus menyampaikan surat pernyataan agar bisa dibebaskan dari pemotongan PPh final 0,5%. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan […]

  • BPPRD Kota Palangkaraya Jelaskan Sanksi Tempat Usaha Tak Patuh Wajib Pajak

    BPPRD Kota Palangkaraya Jelaskan Sanksi Tempat Usaha Tak Patuh Wajib Pajak

    Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap tempat usaha wajib membayar pajak usahanya guna menaikan pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. Hal tersebut tentu akan berdampak positif untuk pembangunan daerah apabila seluruh tempat usaha patuh wajib pajak. Serta dapat menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Meski […]

WhatsApp WA only