Author: Admin 19

  • Jatuh Tempo pada 31 Desember 2023, WP Diminta Segera Bayar PBB

    Jatuh Tempo pada 31 Desember 2023, WP Diminta Segera Bayar PBB

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu mengimbau wajib pajak segera membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Bapenda Kota Bengkulu Eddyson mengatakan jatuh tempo pembayaran PBB di wilayahnya ditetapkan pada 31 Desember 2023. Apabila melewati jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. “Kalau sudah masuk Januari 2024 belum juga membayar, baru kita […]

  • Rencana Uji Coba Kedua Laporan Keuangan XBRL: 15 KPP, 700 Wajib Pajak

    Rencana Uji Coba Kedua Laporan Keuangan XBRL: 15 KPP, 700 Wajib Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) akan memulai uji coba (piloting) tahap II penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/12/2023). Melalui KEP-159/PJ/2022, DJP pertama kali menunjuk 37 wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL mulai 1 April 2022 untuk piloting tahap I. […]

  • Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Kemenkeu Sempurnkan Aturan Diskon PBB

    Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Kemenkeu Sempurnkan Aturan Diskon PBB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada wajib pajak di sejumlah sektor yang merupakan objek PBB. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 82/PMK.03/2017. Melalui beleid ini, memungkinkan Kementerian Keuangan […]

  • Penerapan Pajak Rokok Elektronik pada 2024 Dinilai memberatkan Pelaku UMKM

    Penerapan Pajak Rokok Elektronik pada 2024 Dinilai memberatkan Pelaku UMKM

    Wacana pengenaan pajak rokok elektronik pada 2024 menuai keberatan dari para pelaku industri. Sebab dinilai akan semakin membebani sektor yang baru mulai bertumbuh dan didominasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, industri menilai rencana pengenaan pajak rokok elektronik tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan justru menunjukkan ketidakadilan pemerintah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal […]

  • Fasilitas Pendidikan untuk Anak Pegawai Bisa Dibiayakan Pemberi Kerja

    Fasilitas Pendidikan untuk Anak Pegawai Bisa Dibiayakan Pemberi Kerja

    Fasilitas pendidikan yang diberikan kepada anak pegawai di luar daerah tertentu merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi pegawai dan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja. Menurut DJP, fasilitas pendidikan dikategorikan sebagai imbalan berupa kenikmatan bila tercantum sebagai imbalan kerja dalam kontrak kerja, slip gaji, atau dokumen yang sejenis. Mengingat fasilitas pendidikan diberikan […]

WhatsApp WA only