Fasilitas Pendidikan untuk Anak Pegawai Bisa Dibiayakan Pemberi Kerja

Fasilitas pendidikan yang diberikan kepada anak pegawai di luar daerah tertentu merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi pegawai dan bisa dibiayakan oleh pemberi kerja.

Menurut DJP, fasilitas pendidikan dikategorikan sebagai imbalan berupa kenikmatan bila tercantum sebagai imbalan kerja dalam kontrak kerja, slip gaji, atau dokumen yang sejenis. Mengingat fasilitas pendidikan diberikan di luar daerah tertentu, fasilitas tersebut menjadi objek PPh bagi pegawai.

“Fasilitas pendidikan dari pemberi kerja yang diberikan di luar daerah tertentu dan diberikan kepada keluarga pegawai (sebagai contoh, anak pegawai) merupakan objek PPh,” tulis DJP dalam FAQ PMK 66/2023, dikutip pada Selasa (19/12/2023).

Biaya atas pemberian imbalan berupa fasilitas pendidikan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Secara umum, DJP memandang seluruh biaya akibat pemberian imbalan berbentuk natura dan kenikmatan sesungguhnya sudah memenuhi unsur biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).

Dengan demikian, imbalan berbentuk natura dan kenikmatan sesungguhnya dapat dibiayakan oleh pemberinya sepanjang pemberian imbalan nontunai tersebut tercantum dalam kontrak.

“Jika tercantum di kontrak, diatur di peraturan perundang-undangan sebagai imbalan kerja, dan/atau terdapat intensi pegawai untuk menerima natura/kenikmatan tersebut, maka termasuk kategori imbalan kerja dan 3M,” tulis DJP.

Sebagai informasi, hanya fasilitas pendidikan yang diterima pegawai dan keluarganya di daerah tertentu saja yang dikecualikan dari objek PPh.

Fasilitas pendidikan di daerah tertentu dikecualikan dari objek PPh sepanjang lokasi usaha pemberi kerja telah mendapatkan penetapan daerah tertentu dari dirjen pajak.

Adapun yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonominya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.

sumber : news.ddtc.co.id