Author: Admin 19
-

Nikel RI Dijegal Sana-Sini, Ini Toh Pemicunya
Komitmen pemerintah untuk menggenjot program hilirisasi mineral di dalam negeri tak pernah goyang. Sekalipun mendapat serangan dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), hingga Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bercerita tidak ada satu pun negara maju di dunia ini yang mau melihat negara […]
-

Pajak Minimum Global Perlu Dikaji Ulang, Ini Kata Menteri Bahlil
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang pajak minimum global perlu dikaji ulang. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pajak minimum global sebagaimana yang termuat dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) hanya menguntungkan negara maju yang notabene memiliki daya saing investasi lebih kuat. “Dari kesepakatan tadi memutuskan ini butuh kajian ulang. Jangan sampai […]
-

Digitalisasi Berisiko Tingkatkan Penghindaran Pajak
Digitalisasi berpotensi meningkatkan penghindaran pajak karena makin besarnya shadow economy. Salah satu tantangan utama dalam upaya pengamanan target penerimaan perpajakan 2024 itu menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (21/8/2023). Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2024, pemerintah mengatakan peningkatan shadow economy sebagai konsekuensi dari berubahnya struktur ekonomi yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor […]
-
Penerimaan PPN Tahun Depan Terkerek Kenaikan Gaji PNS dan Belanja Pemilu
Pemerintah mengerek target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tahun depan. Hal ini sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan domestik yang diproyeksi masih kuat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, target penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 810,4 triliun. Angka ini lebih tinggi 9,2% dari outlook […]
-

Beasiswa Bukan Objek Pajak Penghasilan, Begini Ketentuannya
Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek yang diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) PMK 68/2020, pendidikan formal yang dimaksud merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan […]
WA only