Author: Admin 19
-
Belanja Perpajakan Diproyeksi Terus Meningkat hingga Tahun Depan
Pemerintah mengklaim belanja perpajakan merupakan instrumen penting dalam memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah memproyeksi belanja perpajakan pada tahun depan mencapai Rp 374,5 triliun. Angka ini tumbuh 6,1% atau meningkat dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 352,8 triliun. Secara rinci, estimasi belanja perpajakan pada tahun depan terdiri dari […]
-
Gaji ASN dan Pemilu Topang Setoran PPN
Pemerintah mengerek target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tahun depan. Hal ini sejalan dengan tingkat konsumsi dan permintaan domestik yang pemerintah proyeksi masih kuat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, target penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 810,4 triliun. Angka ini lebih tinggi 9,2% dari […]
-
Guru dan Dosen Tetap di DKI Jakarta Bisa Bebas Pungutan PBB
Pemprov DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk guru dan tenaga kependidikan serta dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunannya. Ketentuan pembebasan PBB-P2 ini tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No.42/2019 s.t.d.d Pergub DKI Jakarta No.19/2021. Pembebasan pajak diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan […]
-
Bantu Pihak Lain Padankan NIK-NPWP, DJP Sediakan Virtual Help Desk
Ditjen Pajak mengeklaim telah membuka virtual help desk guna membantu pihak lain melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan petugas Ditjen Pajak (DJP) siap membantu pihak lain untuk memadankan NIK dengan NPWP melalui virtual help desk pada hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 […]
-
DJP Masih Susun Format NITKU yang Bakal Gantikan NPWP Cabang
Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang dan menggantikannya dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) mulai 1 Januari 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penggunaan NITKU akan dimulai seiring dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Menurutnya, otoritas juga masih menyusun format NITKU yang akan […]
WA only