Author: Admin 19
-
Lapor SPT Makin Mudah Pakai E-filling, Ini Caranya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan beberapa opsi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak bagi wajib pajak, salah satunya melalui e-Filling atau secara elektronik untuk mempermudah pelaporan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, mengungkapkan memasuki awal tahun agenda pertama perpajakan adalah lapor SPT. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada […]
-
Indonesia Dapat Memanfaatkan Strategi Kebijakan AS dalam Melawan Inflasi
Amerika Serikat (AS) saat ini meluncurkan kebijakan friendshoring yang salah satu kebijakannya yakni penangan inflasi melalui Inflation Reduction Act (IRA). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkapkan, untuk memanfaatkan kebijakan tersebut maka Indonesia perlu memaksimalkan hilirisasi. “Kita perlu lebih berupaya untuk menghilirisasi sumber daya karena kita memiliki sumber daya […]
-
Pemprov Lampung Merencanakan Pemutihan Pajak Kendaraan pada 2023 Ini
Pemprov Lampung mewacanakan pemberian insentif fiskal daerah pada tahun 2023 ini. Pemberian insentif fiskal oleh Pemprov Lampung tersebut berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak, kerap disebut Pemutihan Pajak. Adapun objek insentif fiskal Pemutihan Pajak yang diberi Pemprov Lampung yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Rencana Pemutihan Pajak ini disebutkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Lampung Adi Erlansyah, dalam keterangan […]
-
Lakukan Verifikasi Data, Petugas Pajak Sambangi Tempat Kedudukan PKP
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas melakukan verifikasi lapangan ke tempat kedudukan wajib pajak sebagai tindak lanjut permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 12 Januari 2023. Petugas verifikasi lapangan KP2KP Sambas Heru Julyansyah Putra mengatakan KP2KP meneliti kebenaran identitas PKP, termasuk alamat, status kepemilikan tempat usaha, sampai jenis kegiatan yang dijalankan. […]
-
Pemerintah Bakal Revisi 2 Peraturan Soal Perpajakan Usaha Hulu Migas
Pemerintah berencana mengubah peraturan yang selama ini mengatur tentang perpajakan kegiatan usaha hulu migas. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (8/2/2023). Ada 2 beleid yang akan direvisi. Pertama, PP 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kedua, PP 27/2017 tentang Biaya […]
WA only