Author: Admin 19
-
Pajak Lebih Galak! Pengemplang Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa
Pelaku tindak pidana perpajakan dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak […]
-
DJP Sebut 52,9 Juta NIK Sudah Diintegrasikan sebagai NPWP
Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah diintegrasikan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sampai dengan 15 November 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan angka tersebut setara dengan 77,2% dari 68,5 juta NPWP yang diverifikasi. Menurutnya, DJP terus berupaya mempercepat proses integrasi data tersebut. “Mudah-mudahan progresnya cepat […]
-
Fasilitas Pembebasan PPN Bisa Dicabut
Pemerintah bakal mengevaluasi fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Fasilitas tersebut bisa berlaku untuk sementara waktu, atau bisa juga selamanya. Seperti diketahui, fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan dan tidak dipungut PPnBM atas impor barang dan jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Beleid anyar ini […]
-
Jepang Menolak Pajak Naik
Mayoritas warga Jepang menyatakan tidak mendukung rencana kenaikan tarif pajak untuk mendanai ekspansi militer. Mengutip sebuah survei yang digelarnya, kantor berita Kyodo memberitakan pada Minggu (18/12), respon warga menolak setelah pemerintah Jepang mengumumkan rencana pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Jepang mengumumkan rencana pengeluaran militer hingga US$ 320 miliar untuk membeli rudal yang mampu […]
-
Meneropong Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dari Aspek Keadilan
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berakhir, tetapi aspek keadilan seputar kebijakan tersebut belum selesai diperdebatkan. PPS diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa aspek keadilan merupakan pertimbangan dalam durasi pelaksanaan PPS, yaitu hanya enam bulan (DDTC, 2021). Sementara, jangka […]
WA only