Author: Admin 19
-

Purbaya: Bea Cukai dan Pajak Akan Saya Obrak-abrik!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya menyebut perombakan besar-besaran ini sebagai langkah obrak-abrik Purbaya mengatakan sebenarnya ia ingin merombak besar-besaran sejak tahun lalu, namun belum bisa karena baru bergabung dalam pemerintahan pada September. Selain itu perombakan jelang akhir tahun berisiko mengganggu kinerja […]
-

Tutup Gap Penerimaan Rp562,4 Triliun, Bimo: Harus Tambah Basis Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memperkirakan terdapat gap senilai Rp562,4 triliun yang harus dioptimalkan dalam rangka mencapai target penerimaan pajak pada APBN 2026. Gap dimaksud ialah selisih antara target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun dan baseline penerimaan pajak pada 2026 yang diproyeksikan senilai Rp1.795,3 triliun. “Baseline yang ada itu berdasarkan kepatuhan sukarela, kami hitung sekitar Rp1.795,3 […]
-

Soal Optimalisasi Pajak 2026, Ini Catatan DPR
Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan memberikan beberapa catatan mengenai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak pada 2026. Marwan menilai pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak sejak awal tahun untuk memastikan pelebaran defisit APBN tidak terulang. Namun, dia menekankan optimalisasi pajak tersebut tidak boleh sampai mengganggu kegiatan usaha. “Ke depan tentu kita harus harus perbaiki. Yang harus […]
-

631 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT hingga 26 Januari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen pajak Kementerian Keuangan mencatat perkembangan positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 631.659 SPT. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 26 Januari 2026 (Tahun Pajak […]
-

Purbaya Ubah Aturan Pajak BUMN, Merger hingga Akuisisi Lebih Fleksibel
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan kebijakan di bidang perpajakan terkait restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini diatur ulang mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha. Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas […]
WA only